ANAMBASNEWS.COM, Jakarta – Pemerintah mengakui anggaran bantuan sosial (bansos) yang selama ini diberikan melalui program perlindungan sosial untuk rakyat miskin masih ada yang tak tepat sasaran.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan data yang tak akurat menjadi penyebabnya, sehingga banyak yang seharusnya tak dapat bansos masih menerima.
“Ada tantangan akurasi data terutama penerima perlinsos,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa, 20 September 2022 yang dilansir dari CNNIndonesia.com.
Karenanya, saat ini, pemerintah terus melakukan pemuktahiran data penduduk miskin yang memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah.
Ia berharap ke depan penyaluran dana perlinsos bisa tepat sasaran, sehingga daya beli masyarakat miskin bisa terus terjaga saat menghadapi segala krisis di masa mendatang.
“Sinergi perlinsos harus ditingkatkan dan belum terukur dan struktur dan perlinsos yang adaptif dalam menghadapi krisis di masa depan,” jelasnya.
Tahun ini, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk bansos sebesar Rp479,1 triliun. Ini diberikan melalui enam program utama.
Rinciannya, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, dan Kartu Prakerja untuk 500 ribu peserta.
Kemudian, subsidi listrik bagi 40,7 juta pelanggan subsidi LPG 3 kg bagi 8 juta rumah tangga, serta subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah.
“Jadi perlindungan sosial akan belanjakan Rp479,1 triliun di 2023,” pungkasnya.
Editor: NATO
