Rohil, Anambasnews.com – Sejumlah organisasi profesi jurnalis, pemilik perusahaan media massa, kepala perwakilan (kabiro), dan wartawan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Bupati Rohil H. Bistamam pada Sabtu, 13 Desember 2025.
Organisasi profesi jurnalis yang terlibat di antaranya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Mahasiswa Online (IMO), Forum Wartawan Rokan Hilir (FOWAROHIL), dan Persatuan Jurnalis Independen Indonesia (PJID). Selain organisasi tersebut, pemilik perusahaan media massa lokal, para kabiro, dan wartawan juga menandatangani surat permohonan audiensi tersebut.
Tujuan audiensi adalah untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait keberlangsungan usaha media massa yang berdomisili di Rohil. Pihak media menilai bahwa perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemda) Rohil terhadap media massa semakin menurun beberapa tahun belakangan ini, yang berdampak pada nasib perusahaan media maupun wartawan di daerah.
“Kami telah menyurati Bupati Rohil untuk mengajukan audiensi terkait nasib perusahaan media dan wartawan di daerah. Kami perhatikan bahwa kepedulian Pemda Rohil terhadap pihak media semakin berkurang, seperti anggaran kerjasama dengan media massa yang terus menyusut setiap tahun. Dalam satu tahun, kami hanya mendapatkan pesanan dua hingga tiga iklan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotiks). Pendapatan media dari Pemda bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya pemeliharaan website, belum lagi biaya operasional lainnya,” ujar Ketua FOWAROHIL H. Dahrin.
H. Dahrin menjelaskan bahwa pihak media telah aktif membantu publikasi berbagai program Pemda Rohil selama ini. “Jika bicara kontribusi, pihak media telah sangat membantu Pemda dalam menyebarkan informasi programnya. Kami berharap Pemda juga dapat memperhatikan keberlangsungan usaha media massa dan tidak menganggap sepele profesi jurnalis ini,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua IMO Rohil Heriandi Bustam, yang juga merupakan pemilik media online Momen Riau.com. “Surat permohonan audiensi telah kami serahkan kepada Bupati H. Bistamam melalui Dinas Kominfotiks. Kami berharap mendapatkan tanggapan positif karena hal ini sangat penting. Para pemilik usaha media, kabiro, dan wartawan di daerah sudah banyak mengeluhkan kebijakan pengurangan anggaran kerjasama media massa setiap tahunnya. Misalnya, untuk tahun 2026, anggaran yang diantisipasi sangat terbatas,” pungkasnya.(*Alkaf)
