Natuna, Anambasnews.com – Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Natuna, Hadi Candra, menegaskan kesadaran membayar pajak harus dimulai dari lingkungan pemerintah sendiri sebelum mengimbau masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Taat Pajak yang digelar UPTD Samsat Natuna bersama Satlantas Polres Natuna di Gedung Serba Guna, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (7/10/2026).
Hadi menegaskan tidak tepat jika pemerintah terus mengimbau rakyat taat pajak, namun lingkungan pemerintahan belum menunjukkan keteladanan yang sama.
“Pemerintah harus jadi contoh taat pajak, bukan hanya kepada rakyat saja. Kalau pemerintah taat, rakyat pasti akan mengikuti,” ujarnya.
Ia mendorong Bupati Natuna menerbitkan edaran kepada seluruh OPD agar memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi, yang kemudian berjenjang hingga ke kecamatan, kelurahan, dan desa.
“Saya yakin Bupati Cen Sui Lan akan merespons cepat hal ini,” tambahnya.
Pelayanan perpajakan memang semakin dimudahkan, namun pemahaman masyarakat juga perlu terus ditingkatkan.
Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang kembali dirasakan warga.
Hadi mengapresiasi UPTD Samsat Natuna dan Satlantas Polres Natuna yang konsisten melakukan sosialisasi. Khusus Satlantas, ia menilai tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga memahami kondisi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan jarak dan akses.
“Saya salut pada Lantas, sangat membantu dan mengerti kondisi masyarakat Natuna,” ucapnya.
Hadi juga meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat kebijakan, bahkan melalui Peraturan Gubernur, agar gerakan kepatuhan pajak berjalan searah dan terarah hingga ke desa-desa.
Dengan keteladanan pemerintah, kemudahan akses layanan, dan edukasi berkelanjutan, Hadi optimistis kesadaran pajak di Natuna akan terus meningkat.(*Jahari)
