Anambasnews.com – Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) melalui juru bicara, Elisya, menyampaikan pandangan yang menyoroti penurunan anggaran secara signifikan serta sejumlah isu krusial, termasuk ketersediaan air bersih di musim kemarau.
Fraksi PKAD mencatat APBD turun Rp103,9 miliar atau 12%, dari Rp840,2 miliar menjadi Rp736,4 miliar. Beberapa hal yang mendapat perhatian serius:
PAD turun 19%, terutama pajak daerah (–Rp20,9 miliar) dan retribusi daerah (–82%), Lebih dari 90% pendapatan berasal dari transfer pusat, membuat Anambas sangat rentan terhadap perubahan kebijakan di luar kendali daerah.
Belanja modal turun 35%, berisiko memperlambat pembangunan infrastruktur jangka panjang, Bantuan sosial turun 58% dan hibah turun 76%, berdampak langsung pada pendidikan, kesehatan, serta kelompok rentan.
Dana Desa dipangkas 25%, membebani pembangunan dan pelayanan di tingkat desa dan SILPA turun 92%, menyusutkan ruang penyangga anggaran.
Penurunan ini disebabkan penyesuaian target PAD, berkurangnya transfer pusat, kurang bayar bagi hasil, serta penyesuaian SILPA atas temuan pemeriksaan BPK-RI.
Potensi kekayaan laut, pariwisata, dan sumber daya alam belum tergali maksimal untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Perubahan status retribusi kesehatan menjadi BLUD perlu dikaji agar pendapatan tidak hilang dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
Fraksi PKAD secara khusus menyoroti kesiapan menghadapi kemarau panjang yaitu, Apa langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kekeringan, sehingga warga tidak kekurangan air bersih?
Bagaimana output dan outcome dari program air bersih yang telah dianggarkan? Apakah sarana yang dibangun sudah berfungsi optimal dan menjangkau warga yang paling membutuhkan?
Pemerintah Daerah didesak melobi pemerintah pusat untuk penghibahan lahan guna pengembangan sumber air bersih jangka panjang, agar manfaat program dirasakan secara berkelanjutan.
Fraksi PKAD meminta Pemerintah Daerah yaitu,
1. Percepat kerja Tim Akselerasi PAD, gali semua potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap.
2. Jaga pelayanan dasar, gaji ASN, dan kewajiban daerah sebagai prioritas utama.
3. Perkuat lobi ke pemerintah pusat untuk pembiayaan infrastruktur strategis melalui APBN.
4. Kembangkan potensi pariwisata, kelautan, dan investasi sebagai sumber pendapatan baru.
5. Berikan pendampingan khusus kepada desa agar pelayanan tetap berjalan meski anggaran berkurang.
6. Lakukan efisiensi yang cerdas hentikan pengeluaran tidak prioritas, arahkan setiap rupiah ke kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKAD juga meminta penjelasan terkait jadwal kerja Tim Akselerasi PAD, dampak perubahan retribusi kesehatan menjadi BLUD, proyek strategis yang tertunda akibat pemangkasan belanja modal, dampak pemangkasan Dana Desa, serta langkah mencegah temuan BPK terulang di tahun mendatang.
Sementara itu, Fraksi PKAD menyadari kondisi fiskal Anambas memang berat. Di masa sulit inilah kemampuan memilih prioritas diuji.
“Kita tidak bersaing menghabiskan anggaran, melainkan bersaing memberikan pelayanan terbaik dengan sumber daya yang ada,” tegas Elisya.
Fraksi menyatakan siap mendukung penyempurnaan APBD Perubahan 2026 secara konstruktif, transparan, dan objektif demi kepentingan seluruh masyarakat Kepulauan Anambas.(*Julianto)
