AnambasSosial dan Ekonomi

Dukung APBD 2027, Fraksi PKAD Tekankan Pemerataan Pembangunan Pulau‑Pulau Terluar

11
×

Dukung APBD 2027, Fraksi PKAD Tekankan Pemerataan Pembangunan Pulau‑Pulau Terluar

Sebarkan artikel ini
Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) melalui juru bicaranya Hino Faisal, S.Ds., (Foto: Julianto/Anambasnews.com)

Anambasnews.com – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (22‑10‑2026), Ketua Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD), Mariady melalui juru bicaranya Hino Faisal, S.Ds., menyampaikan pandangan umum sekaligus dukungan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PKAD mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun rancangan anggaran senilai Rp 743,17 miliar. Secara umum, fraksi menilai arah kebijakan anggaran sudah sesuai dengan karakter wilayah kepulauan, meskipun kondisi keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang mencapai 95,25 persen dari total pendapatan.

“Kami menghargai komitmen pemerintah mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab, meskipun ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi,” ujar Hino Faisal.

Meski memberikan dukungan, PKAD menyampaikan sejumlah catatan kritis. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dinilai berisiko mengganggu kelancaran program prioritas jika terjadi perubahan alokasi dari pusat. Selain itu, pengoptimalan potensi PAD di pulau‑pulau terluar masih dianggap belum maksimal.

Terkait alokasi belanja modal sebesar Rp 40,09 miliar, fraksi berharap dana tersebut lebih difokuskan untuk pemerataan infrastruktur di wilayah terluar, seperti sarana transportasi laut, jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

“Kami mendukung rancangan APBD ini dengan catatan agar pemerintah lebih memprioritaskan pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan pemerataan pembangunan di pulau‑pulau terluar,” lanjutnya.

Fraksi PKAD mengajukan dua poin pertanyaan kepada pemerintah daerah, yaitu terkait strategi peningkatan PAD ke depannya serta jaminan agar alokasi belanja modal dapat menjangkau pulau‑pulau terluar guna mengurangi kesenjangan pembangunan antar‑pulau. Fraksi berharap pemerintah dapat menindaklanjuti seluruh masukan agar anggaran yang nantinya ditetapkan benar‑benar berpihak pada masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.(*Julianto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *