ANAMBASNEWS.COM, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan mengambil langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bintan. Peresmian ini ditandai dengan Soft Launching oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, didampingi Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, pada Rabu, 1 Oktober 2025.
MPP Bintan hadir sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akuntabel, dan terintegrasi. Mengusung konsep ‘Satu Gedung’, MPP Bintan menyediakan berbagai layanan perizinan di satu lokasi, menghilangkan kebutuhan masyarakat untuk berpindah-pindah tempat.
“MPP ini bukan hanya simbol pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga bagian dari strategi besar Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Bintan,” kata Roby Kurniawan.
Sebelumnya, Bintan telah memiliki MPP berbasis online. Kehadiran gedung fisik ini melengkapi sistem digital tersebut, memberikan pilihan layanan yang lebih luas dan fleksibel bagi masyarakat dan investor.
MPP Bintan menyediakan total 218 layanan dan diisi oleh 10 tenant atau gerai pelayanan lintas sektoral:
1. Imigrasi Kelas II TPI – Tanjung Uban
2. Kejaksaan Negeri Bintan
3. Pengadilan Negeri Tanjungpinang
4. BPJS Kesehatan
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. BP Kawasan Bintan
7. SAMSAT Bintan
8. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bintan
MPP Bintan telah melakukan uji coba dan sosialisasi sejak 1 September, dengan mencatat 136 pemohon layanan, termasuk pengurusan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), pembuatan Paspor, pembayaran Pajak Kendaraan, dan pelayanan Perizinan.
Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenant, pejabat daerah, dan perusahaan yang telah mendukung keberadaan MPP ini. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bintan secara berkelanjutan.
Dengan Mal Pelayanan Publik, Bintan semakin menegaskan diri sebagai daerah yang ramah investasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Fasilitas ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah terhadap kemudahan pelayanan.(*Alek)
