ANAMBASNEWS.COM, Bintan – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, memaparkan perkembangan terbaru pembangunan Menara Suar Karang Singa dalam Rapat Koordinasi yang digelar bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Transmigrasi RI di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.
Pembangunan menara ini dinilai sebagai salah satu prioritas strategis nasional karena berlokasi di titik perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.
Dalam pertemuan yang membahas Konsep Awal Desain Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau tersebut, Bupati Roby menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya dalam memajukan wilayah perbatasan dan simpul-simpul ekonomi kerakyatan.
“Kesimpulan tadi, Kepri ini wilayah strategis, salah satunya Bintan. Kami berkomitmen penuh mendukung kebijakan dan program Pemerintah Pusat,” tegas Roby usai mengikuti rapat.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Menara Suar Karang Singa memiliki urgensi tinggi karena menjadi simbol kedaulatan negara serta penanda batas laut Indonesia dengan negara tetangga. Titik ini juga dilalui jalur pelayaran internasional, sehingga kehadiran menara sangat penting dalam menjamin keselamatan dan ketertiban maritim.
Menara Suar Karang Singa terletak sekitar 3,70 mil laut dari Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara. Proyek ini telah dimulai dengan perencanaan Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2021, yang semula terdiri dari tiga segmen bangunan. Namun setelah evaluasi oleh Kementerian Perhubungan dan masukan dari Tenaga Ahli ITS, serta ditemukannya sedimentasi, lokasi pembangunan bergeser sejauh 50 meter.
Pada tahun anggaran 2023, pembangunan kembali dilanjutkan menggunakan DED 2022. Namun, progres kembali mengalami hambatan karena ditemukannya rekahan di lokasi baru. Tahun ini, pemerintah akan melanjutkan dengan pekerjaan inner boring, penyelesaian struktur bawah, dan pembangunan bagian atas menara.
Rakor juga membahas pentingnya keberlanjutan pengelolaan Menara Suar Karang Singa ke depan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Bintan menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Pemerintah Daerah sangat siap untuk berkolaborasi, karena pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut kedaulatan dan kepastian hukum wilayah laut kita,” tutup Roby.(Alek)
