Bintan, Anambasnews.com – Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, Senin (9‑11‑2026). Rapat membahas sejumlah agenda penting penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Agenda utama rapat meliputi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bintan dan PT Bintan Karya Bahari; laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026; serta penyampaian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
Terkait penyertaan modal daerah, Bupati Roby Kurniawan menjelaskan bahwa penambahan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan investasi strategis guna memperkuat kapasitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Bintan merencanakan penyertaan modal kepada dua BUMD, yaitu PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda). PT BPR Bintan akan mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 10 miliar secara bertahap pada tahun 2027‑2031, sedangkan PT Bintan Karya Bahari akan menerima Rp 12 miliar pada periode yang sama.
Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan penyertaan modal harus mengikuti prinsip kehati‑hatian, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkapnya.
Agenda selanjutnya adalah penyampaian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, yang merupakan bagian reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih ramping, efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penataan kelembagaan ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Bintan sebagai daerah kepulauan, perbatasan, dan destinasi pariwisata, serta memperhitungkan beban kerja, evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Melalui rancangan ini, jumlah perangkat daerah disesuaikan dari 29 menjadi 25 instansi.
Penyesuaian utama meliputi penggabungan urusan perikanan‑pertanian‑pangan; lingkungan hidup‑perumahan‑kawasan permukiman, pariwisata‑kepemudaan‑olahraga‑kebudayaan; serta penyatuan urusan pendapatan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sementara urusan perindustrian‑tenaga kerja‑perdagangan digabung dalam satu dinas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap berdiri sendiri.
Menurut Bupati, penataan ini bukan sekadar perubahan struktur, melainkan upaya memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.(*Tio)
