Batam, Anambasnews.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas rencana pelaksanaan kebijakan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Batam, Senin (22/12/2025). Acara berlangsung di Marketing Center BP Batam.
Kebijakan Jargas ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dimana jaringan gas perkotaan ditetapkan sebagai salah satu indikator Program Prioritas Nasional untuk mendukung ketahanan dan efisiensi energi nasional. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mendorong Batam sebagai kota investasi berstandar internasional, sehingga pengembangan dan penataan jaringan gas menjadi elemen penting infrastruktur energi.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemenko Perekonomian atas perhatian dan inisiatif strategisnya dalam mendorong percepatan implementasi Jargas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya substitusi LPG 3 kg, sekaligus mendukung ketahanan dan efisiensi energi nasional.
“Kami mendorong perencanaan Jargas di Kota Batam selaras dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman, kawasan transmigrasi, serta wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. “Sehingga manfaat Jargas dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik di kawasan eksisting maupun kawasan pengembangan baru,” lanjutnya.
Integrasi jaringan gas antarwilayah dan antarsegmen pengguna—baik rumah tangga, usaha kecil, hingga kawasan industri—menjadi hal yang sangat penting. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi daerah serta mendukung daya saing Batam sebagai pusat investasi dan industri nasional.
Amsakar menambahkan, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam berkomitmen mendukung upaya integrasi tersebut melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan perizinan, serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan infrastruktur pendukung. Tentunya, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keberlanjutan.
“Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan BUMN, agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tutup Amsakar.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menyatakan Kota Batam memiliki potensi yang kuat sebagai pilot project pengembangan Jargas. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan yang relatif terbatas memudahkan pengendalian jaringan dan meminimalkan risiko kebocoran distribusi.
“Kota Batam juga mempunyai karakteristik calon pelanggan yang sebagian besar telah memiliki pemahaman dan kesiapan dalam pemanfaatan jaringan gas,” katanya.
Oleh karena itu, Elen menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan pilot project Jargas, diperlukan dukungan dan sinergi dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. “Khususnya dalam aspek perencanaan, perizinan, penyediaan lahan, serta koordinasi lintas sektor, agar program dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan,” imbunya.
Turut hadir dalam pembahasan sejumlah perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Pertamina, PGN, Ditjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, PPN, dan Pemerintah Kota Batam.**
Editor : Ind
