Anambasnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mencuri perhatian nasional setelah berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 Kategori Madya, berkat capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai lebih dari 98 persen.
Penghargaan tersebut diterima dalam ajang UHC Awards 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (27/01/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Kesehatan, disaksikan Direktur Utama dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kepulauan Anambas, Dewi Ria Elfira, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kerja nyata pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. “Pemkab Anambas berhasil mencapai dan mempertahankan kepesertaan JKN lebih dari 98 persen dari total penduduk. Ini tidak mudah dan membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan daerah,” ujarnya.
Menurut Dewi, capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Anambas dapat mengakses layanan kesehatan dengan lancar, baik di fasilitas tingkat pertama maupun rujukan lanjutan. “Yang terpenting bukan hanya terdaftar, tapi peserta aktif dan bisa langsung dilayani tanpa hambatan administratif,” tegasnya.
Kategori Madya diberikan kepada daerah dengan konsistensi tinggi dalam pencapaian dan keberlanjutan UHC. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemkab Anambas dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, bukan program sesaat.
Prestasi ini merupakan hasil kolaborasi intens antara Bupati Anambas, Aneng, dengan BPJS Kesehatan, terutama dalam penguatan segmen PBPU Pemerintah Daerah pada program JKN-KIS. Pemerintah daerah secara konsisten mengalokasikan anggaran dan melakukan validasi data agar tidak ada warga yang tercecer dari perlindungan kesehatan, termasuk masyarakat rentan, pekerja bukan penerima upah, dan warga di pulau-pulau terluar.
Dewi menjelaskan bahwa roadmap UHC tidak berhenti pada pencapaian kepesertaan, melainkan menitikberatkan pada keaktifan peserta sebagai kunci utama akses layanan. “Peserta aktif adalah pintu masuk layanan. Kalau tidak aktif, jaminan itu tidak bisa dimanfaatkan,” katanya.
Oleh karena itu, Pemkab Anambas bersama BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan keaktifan peserta melalui edukasi, penguatan layanan, dan optimalisasi peran fasilitas kesehatan. Sinergi lintas sektor antara OPD, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga pemerintah desa juga menjadi kunci keberhasilan. “Tanpa kolaborasi, UHC hanya akan jadi angka di atas kertas,” ujarnya.
Tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan justru menjadi bukti bahwa akses layanan kesehatan bisa diwujudkan secara adil. Penghargaan ini juga memperkuat posisi Anambas sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam penerapan jaminan kesehatan semesta.
Dewi berharap prestasi ini menjadi pemicu untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan lebih lanjut. “Penghargaan ini adalah alarm untuk bekerja lebih keras, bukan untuk berhenti,” tegasnya. Target utama yang ingin dicapai adalah memastikan tidak ada satu pun warga Anambas yang terkendala biaya atau akses saat membutuhkan layanan kesehatan.(*Julianto)
