Anambasnews.com – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, memimpin Rapat Paripurna penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan dihadiri Wakil Ketua I dan anggota DPRD, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, serta perwakilan TNI–Polri, Kejaksaan Negeri, Danlanudal Matak, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Lembaga Adat Melayu, MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya.
Mewakili Banggar, Yusli menyampaikan pembahasan telah berjalan komprehensif dengan mencermati dokumen rancangan, laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK, serta masukan dari konsultasi dengan pihak terkait.
Capai Realisasi dan Catatan Penting, Pendapatan Daerah Target Rp834,439 miliar, terealisasi Rp703,232 miliar (84,28%), PAD Target Rp52,976 miliar, terealisasi Rp41,263 miliar (77,88%) – menjadi catatan utama untuk ditingkatkan optimalisasinya.
Menurutnya, Pendapatan Transfer: Target Rp781,262 miliar, terealisasi Rp661,804 miliar (84,71%), Lain-lain Pendapatan Target Rp156,868 juta, terealisasi Rp164,485 juta (104,86%), namun nominal masih kecil karena pendapatan 7 Puskesmas dan 3 RSUD kini dicatat sebagai pendapatan BLUD, Belanja Daerah Target Rp837,118 miliar, terealisasi Rp701,997 miliar (83,85%). Kendala meliputi keterlambatan pengadaan, penyesuaian kebijakan pusat, keterbatasan keuangan, dan perencanaan teknis yang belum optimal.
Belanja operasi Rp557,242 miliar Belanja modal: Rp58,849 miliar (86,73%) Belanja transfer Rp85,905 miliar (82,91%) Belanja tak terduga belum terealisasi. Keseimbangan Anggaran Rencana defisit Rp2,722 miliar, realisasi justru surplus Rp1,234 miliar. Pembiayaan netto terealisasi Rp2,594 miliar (95,31%) dari SiLPA tahun lalu dan pengembalian pinjaman. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 tercatat Rp3,829 miliar.
DPRD menekankan tiga hal prioritas, optimalisasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta percepatan pelaksanaan kegiatan.(*Julianto)
