Anambasnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi tantangan fiskal baru. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPD), Syarif Ahmad, mengungkapkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tahun ini mengalami penurunan drastis menjadi Rp59 miliar.
Angka ini jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mampu menyentuh angka Rp100 miliar lebih. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan daerah.
“Tahun-tahun sebelumnya kita bisa menerima DBH di angka Rp100 miliar lebih. Nah, tahun ini turun cukup signifikan. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi kita dalam menjaga keseimbangan fiskal,” ujar Syarif Ahmad dalam konferensi pers, Jumat (24/4/2026) malam.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah daerah tidak bisa berdiam diri. Langkah strategis yang harus diambil adalah mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan mulai serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena pendapatan dari migas turun, maka kita harus perkuat sektor lain. Retribusi dan pajak daerah harus digali dan dioptimalkan secara maksimal,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi pendapatan, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, diminta untuk lebih serius. Mereka diminta melakukan pemetaan potensi dan menyusun rencana bisnis yang jelas agar target pemasukan bisa tercapai.
“OPD penghasil PAD sudah kita minta untuk mapping potensi dan rencana bisnisnya. Ini penting agar mereka punya target dan strategi yang jelas,” tambahnya.
Syarif menegaskan, optimalisasi PAD bukan hanya tugas BPKPD, melainkan tanggung jawab bersama. Di tengah tekanan anggaran, Pemkab Anambas berkomitmen menjaga stabilitas keuangan melalui efisiensi belanja dan penguatan sumber pendapatan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.(*Julianto)
