Tanjungpinang, Anambasnews.com – Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, memaparkan bahwa angka kemiskinan di Tanjungpinang terus menurun. Hal ini disampaikan saat Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Selasa, 25 November 2025.
Saat ini, persentase penduduk miskin di Tanjungpinang tercatat 5,96 persen, sedikit di atas rata-rata provinsi. Zulhidayat menjelaskan bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di kota relatif tipis, sehingga intervensi yang tepat dapat memberikan dampak cepat terhadap penurunan angka kemiskinan provinsi.
“Kalau intervensinya masif, kita bisa mengangkat masyarakat yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan menjadi tidak miskin. Dampaknya langsung terlihat pada angka kemiskinan provinsi,” jelas Zulhidayat.
Zulhidayat juga menekankan pentingnya kolaborasi dan penyinkronan data. Ia berharap adanya program serupa seperti 2:1 antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung intervensi di lapangan. Integrasi antara data DTSEN dan data kependudukan juga dibutuhkan agar program bantuan sosial dan kesehatan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, selaku Ketua TKPK, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum menyatukan langkah percepatan penurunan kemiskinan di seluruh Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepri yang tinggi belum optimal menurunkan kemiskinan karena masalah data dan disparitas antarpulau.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kepri sebesar 117,28 ribu orang atau 4,44 persen. Nyanyang menyampaikan bahwa kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan dalam akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan transportasi. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen penuh dalam percepatan penurunan kemiskinan melalui kebijakan terpadu berbasis data dan harmonisasi program.
Nyanyang juga menekankan penguatan data, termasuk verifikasi berkala, agar penyaluran bantuan sosial dan program intervensi lebih tepat sasaran.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala BPS Kepri, Baznas Kepri, perwakilan Bank Indonesia, Kakanwil Kemenag, Sekretaris TP-PKK Provinsi Kepri, Ketua TKPK kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait se-Kepri.**
Editor : Ind
