Tanjungpinang, Anambasnews.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di seluruh kabupaten/kota.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Jl. Hang, Tanjungpinang, Selasa, 25 November 2025.
Wagub menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau (Kepri) terus mengalami penurunan. Berdasarkan data terbaru per Maret 2025, persentasenya adalah 4,44% (117,28 ribu jiwa), turun dari 4,78% per September 2024. Angka ini merupakan salah satu yang terendah secara nasional, menempatkan Kepri di peringkat keempat di Indonesia.
Meski demikian, Wagub mengingatkan bahwa tantangan masih besar. Karakter wilayah kepulauan yang memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan listrik masih menjadi kendala utama.
“Penurunan ini harus menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih cepat dan tepat sasaran. Wilayah kepulauan membutuhkan strategi yang lebih kreatif dan responsif dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Wagub Nyanyang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kepri akan difokuskan pada empat langkah besar:
1. Penyelesaian Data Kemiskinan dan Optimalisasi P3KE/DTKS: Pemprov memperkuat penyelesaian data kemiskinan serta mengoptimalkan data P3KE dan DTKS. Wagub menegaskan bahwa data yang akurat adalah kunci seluruh program. “Kalau datanya tidak akurat, maka program kita tidak akan pernah tepat sasaran. Saya minta seluruh kabupaten/kota benar-benar merapikan data ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa basis data yang kuat akan memastikan bantuan lebih tepat manfaat, terutama bagi warga di pulau-pulau kecil.
2. Integrasi Program Lintas Sektoral: Pemerintah akan mendorong integrasi program lintas sektoral di seluruh OPD. Wagub menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. “Tidak boleh lagi ada OPD yang bekerja sendirian. Semua program harus terhubung, dari sosial, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” tegasnya. Ia menyebut bahwa bantuan sosial, layanan dasar, pemberdayaan UMKM, renovasi rumah tidak layak huni, dan pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras.
3. Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Keluarga: Pemprov mempercepat transformasi dari bantuan konsumtif menuju bantuan produktif. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi. “Kita harus dorong masyarakat untuk mandiri. Bantuan produktif, pelatihan, modal, dan pendampingan usaha harus lebih diperkuat,” kata Wagub. Ia menekankan bahwa pemanfaatan potensi lokal adalah kunci masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
4. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan TKPK: Pemerintah akan meningkatkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh TKPK. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan setiap program benar-benar berdampak. “Saya ingin laporan yang lebih terukur, bukan hanya formalitas. Kalau ada program yang tidak efektif, kita perbaiki. Kalau efektif, kita perluas,” ujar Wagub.
Wagub menegaskan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, lembaga vertikal, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kepri sudah berada pada jalur yang benar. Tantangan berikutnya adalah memastikan keluarga rentan dapat keluar dari kemiskinan secara permanen melalui intervensi yang konsisten, terintegrasi, dan tepat sasaran,” tutupnya.(*Dani)
