Tanjungpinang, Anambasnews.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan rencana pemberian jaminan sosial bagi petani. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan sosial bagi para petani yang selama ini bekerja dalam kondisi penuh risiko.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petani yang terdata di Kepri.
“Sektor pertanian harus berkembang. Karena itu para petani harus dilindungi terlebih dahulu agar mereka bisa bekerja dengan aman,” kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis, 20 November 2025.
Hingga November 2025, Pemprov Kepri telah mendata 25.000 petani di tujuh kabupaten/kota. Pemerintah tengah menyelesaikan penghitungan kebutuhan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp13 miliar untuk menutup iuran jaminan sosial tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Rika Azmi, menyatakan bahwa proses validasi data masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap.
“Pekerjaan petani penuh risiko. Negara hadir dengan jaminan sosial agar keluarga mereka terlindungi,” kata Rika di Tanjungpinang, Sabtu, 22 November 2025.
Rika menambahkan bahwa pemberian jaminan sosial bukan sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang untuk stabilitas produksi pangan di Kepulauan Riau.
“Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. Perlindungan ini memastikan produktivitas mereka tetap terjaga dan keberlanjutan usaha tani bisa terus berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan untuk memastikan seluruh petani yang memenuhi kriteria masuk dalam daftar penerima manfaat.
“Kami ingin memastikan 25 ribu petani yang terdata benar-benar mendapatkan perlindungan. Validasi dilakukan ketat agar program tepat sasaran,” tegasnya.
Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari kelompok petani di berbagai daerah. Para petani menilai kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian dan perlindungan ekonomi, terutama di tengah naiknya biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas.
Gubernur Ansar memastikan bahwa program ini akan berjalan secara bertahap namun merata di seluruh daerah.
“Kita ingin memastikan masa depan petani lebih baik dan terlindungi. Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan Kepri,” tegas Ansar.
Program ini dijadwalkan mulai berjalan setelah seluruh proses pendataan dan finalisasi anggaran rampung.(*Dani)
