Batam, Anambasnews.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka Sosialisasi Mekanisme Pemeriksaan dan Verifikasi Pemberian Daftar Hitam di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Rabu, 19 November 2025.
Kegiatan ini diikuti 120 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Batam. Narasumber berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yakni Analis Hukum Ahli Madya pada Deputi Bidang Penanganan Permasalahan Hukum dan Perkara, Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Rinaldi Morinjio.
Amsakar menegaskan sosialisasi ini adalah wujud komitmen Pemko Batam dalam menerapkan good governance. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk pencegahan korupsi dan narkoba.
“Persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan nyata serta peningkatan objektivitas harus terus kita dorong,” ujar Amsakar.
Ia berharap peserta memahami aturan secara menyeluruh, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan sesuai ketentuan.
Amsakar menekankan pentingnya kesamaan pemahaman mengenai mekanisme pendaftaran daftar hitam penyedia barang dan jasa. Melalui mekanisme yang jelas, ia optimistis pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Batam akan semakin baik.
“Jika kita semua bertekad dan berani mengambil keputusan, pembangunan kita berjalan baik, tata kelola pemerintahan semakin tertata, dan Good Governance serta Clean Governance dapat kita wujudkan bersama,” tutupnya.(**Ramdan)
