ANAMBASNEWS.COM, Tanjungpinang – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan dukungan penuh terhadap program beasiswa dokter spesialis dan subspesialis yang digagas oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Dukungan ini disampaikan dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kepri dan Kemenko PMK yang dilaksanakan secara daring pada 7 Juli 2025.
Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan RI memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Pemprov Kepri dalam mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayahnya.
Pemprov Kepri mengusulkan 64 calon penerima beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dengan 46 orang dibiayai oleh Pemprov Kepri dan 18 orang lainnya dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota melalui skema sharing budget.
Berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan Kepri, hingga Juni 2025, setidaknya 120 posisi dokter spesialis dan subspesialis masih dibutuhkan di rumah sakit se-Kepri.
Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kemenko PMK, Redemtus Alfredo Sani, menyatakan bahwa langkah Pemprov Kepri ini patut dicontoh dan akan didukung penuh oleh Pemerintah Pusat. “Langkah Pemprov Kepri ini adalah bentuk kepemimpinan daerah yang patut dicontoh. Pemerintah Pusat tentu akan mendukung penuh inisiatif seperti ini,” ujar Alfredo.
Sementara itu, Direktur Perencanaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Laode Musafin, menekankan bahwa rasio dokter spesialis di Indonesia saat ini hanya 0,47 per seribu penduduk, jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang berada di atas 2 per seribu penduduk.
“Rasio dokter spesialis di Indonesia saat ini hanya 0,47 per seribu penduduk, jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang berada di atas 2 per seribu penduduk,” jelas Laode.
Gubernur Ansar berharap para dokter spesialis penerima beasiswa dapat diangkat menjadi PNS melalui jalur afirmasi. Hal ini mendapat respon positif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan Kepala Pusat Perencanaan dan Kebutuhan ASN BKN RI, M Ridwan, menyatakan bahwa kebijakan afirmatif bersifat instansional dapat diusulkan oleh Pemprov Kepri.
“Preseden semacam ini pernah terjadi, seperti pengangkatan tenaga SPPI untuk program MBG sesuai arahan Presiden. Jadi pengadaan ASN berbasis kebutuhan sangat dimungkinkan,” ungkap Ridwan.
Dengan demikian, program beasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kepri dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya.
Program beasiswa dokter spesialis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kepri. Dengan adanya dokter spesialis yang lebih banyak, masyarakat Kepri dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan tidak perlu lagi pergi ke luar provinsi untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Program beasiswa dokter spesialis yang digagas oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kepri dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya.(**Anwar)
