ANAMBASNEWS.COM, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) pada Rabu, 20 Mei 2025, bertempat di Aula Bandar Seri Bentan.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui edukasi, penguatan kapasitas, serta pemahaman terhadap batas wilayah laut sebagai bagian penting dari kedaulatan negara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Bintan sebagai proyek percontohan nasional dalam kegiatan ini. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung penuh upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang berkelanjutan dan berbasis regulasi.
“Beberapa kasus menunjukkan bahwa sebagian nelayan Bintan karena keterbatasan informasi dan tekanan ekonomi, terpaksa melaut hingga ke wilayah perairan negara tetangga. Ini harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penegak hukum, TNI, serta instansi terkait, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara,” ujarnya.
Rangkaian kunjungan kerja BNPP RI yang berlangsung selama tiga hari ini meliputi kegiatan edukasi di Desa Berakit dengan menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Polairud, dan Bakamla. Para peserta mendapatkan materi seputar batas laut dan pengawasan wilayah perairan. Kegiatan juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Pulau Malang Berdaun dan Pulau Berakit yang termasuk dalam kategori wilayah PPKT.
Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bintan atas sinergi dan dukungan yang diberikan. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah dan pembangunan perbatasan negara melalui pemberdayaan masyarakat yang tinggal di garis terdepan NKRI.
“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi menjadi titik awal kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Masyarakat nelayan adalah garda terdepan penjaga wilayah negara kita,” pungkasnya.
Dengan edukasi dan pelatihan yang diberikan, diharapkan para nelayan di wilayah PPKT, khususnya Bintan, semakin memahami pentingnya mematuhi batas wilayah laut, mampu mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, serta menerapkan teknologi tangkap yang ramah lingkungan.(Alek)
