ANAMBASNEWS.COM, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang meminta Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar tidak memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Citra Daya Aditya (CDA) di Kampung Nusantara, Kilometer 14, Kelurahan Air Raja, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
Permintaan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Surya Admaja, pada Selasa, 17 September 2024. Surya menekankan bahwa Pemko harus segera mengambil langkah ini karena ada ratusan warga yang tinggal di lahan bekas SHGB tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari 200 Kepala Keluarga (KK) telah mendiami kawasan itu, membangun rumah permanen, dan berkebun.
“DPRD mendorong Pemko Tanjungpinang untuk mengeluarkan rekomendasi ke Kementerian ATR/BPN agar tidak memperpanjang HGB CDA karena ada kehidupan ratusan masyarakat di sana,” ujar Surya, politisi dari Partai Gerindra.
Sebagai Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Tanjungpinang, Surya juga menilai bahwa PT CDA sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang SHGB selama 30 tahun di lahan seluas 253 hektare tersebut. Ia menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di kawasan itu, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.
“Pemerintah harus tanggap terhadap permasalahan masyarakat. Mereka seharusnya segera mengeluarkan rekomendasi penolakan perpanjangan HGB CDA ke Kementerian,” tambahnya.
Saat ini, permohonan perpanjangan dan pemisahan SHGB PT CDA telah masuk ke Kantor Pertanahan (Kantah) Tanjungpinang. Namun, proses tersebut terpaksa dihentikan setelah ratusan masyarakat setempat menolak pengukuran yang hendak dilakukan oleh petugas Kantah dan pihak perusahaan.
Kepala Kantah Tanjungpinang, Bambang Prasongko, juga telah memberikan pernyataan bahwa baik perusahaan maupun masyarakat yang menggarap lahan tidak bisa diproses lebih lanjut jika mengajukan permohonan sertifikat.
“Karena belum memenuhi syarat clear and clean di masyarakat, maka lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi bermasalah,” jelasnya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (3), setelah masa berlaku SHGB berakhir, lahan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.
Sebelumnya, warga Kampung Nusantara yang telah mendiami lahan itu selama 20 tahun terakhir, telah mengirimkan surat kepada Menteri ATR/BPN, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka meminta agar permohonan perpanjangan dan pemisahan SHGB atas nama PT Citra Daya Aditya ditolak karena perusahaan terbukti tidak membangun atau mengusahakan lahan tersebut selama 30 tahun sejak hak itu diberikan.(Anwar)
