Bintan, Anambasnews.com – Di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Jalan Korindo, Kijang, Kabupaten Bintan, Selasa, 25 November 2025, Jardin (39) menghentikan motornya sambil membuka jas hujan yang ia kenakan. Meskipun hujan yang turun menghambat aktifitasnya pagi itu, tetapi ia tetap tersenyum ketika seorang ibu pelaku UMKM mempersilakannya duduk.
Baginya, perjalanan dari satu kampung ke kampung lain sudah menjadi bagian dari hidup sejak ia dipercaya menjadi Perisai BPJS Ketenagakerjaan pada 2018.
Perisai: Ujung Tombak yang Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau
Jardin bukan petugas biasa. Ia adalah bagian dari Perisai, singkatan dari Perantara Jaminan Sosial Indonesia program resmi BPJS Ketenagakerjaan yang merekrut warga lokal untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat sektor informal.
Tugas seorang Perisai seperti Jardin bukan sekadar mendaftarkan peserta. Mereka harus mengedukasi warga, menenangkan kekhawatiran, mengurai kesalahpahaman soal iuran, hingga meyakinkan mereka bahwa asuransi tenaga kerja itu benar-benar memberi manfaat ketika risiko datang.
“Perisai itu jembatan. Kami turun langsung ke lapangan, ke pasar, ke kampung nelayan, bahkan ke rumah-rumah. Kalau bukan kami, banyak pekerja kecil yang tidak tahu bahwa mereka bisa terlindungi,” jelas Jardin.
Sebagai Perisai, ia tidak menerima gaji tetap. Pendapatannya bergantung pada program yang ia kelola. Karena itu, yang ia tawarkan bukan sekadar produk, melainkan kepercayaan.
Sosialisasi Tanpa Lelah
Jardin menjelaskan bahwa Perisai BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa menanggung masyarakat yang belum dicakup oleh program pemerintah: nelayan tradisional, pengemudi ojek, pekerja mandiri, buruh harian, hingga ibu-ibu UMKM.
“Kami datang bukan untuk memaksa. Kami cuma memastikan mereka tahu bahwa risiko itu selalu ada. Banyak dari mereka bekerja tanpa perlindungan apa pun,” ujarnya.
Namun tidak mudah meyakinkan masyarakat. Penjelasan panjang lebar sering berujung pada penolakan halus: “Nanti dulu, Pak.”
Tetapi Jardin tahu satu hal: masyarakat percaya pada bukti, bukan pada janji.
Ia sering membawa cerita nyata misalnya santunan kematian yang diterima warga lingkungan itu sendiri. Ketua RT membenarkan, warga pun mulai percaya.
“Kalau ada bukti konkret, mereka lebih yakin. Mereka lihat sendiri manfaatnya,” kata Jardin.
Mengurus Data dan Menjaga Keaktifan Peserta
Sejak akhir 2018, lebih dari seribu orang telah ia daftarkan meski hanya sekitar 700–800 yang masih aktif. Banyak yang berhenti membayar karena pendapatan tidak stabil. Sistem memberi toleransi, tetapi jika dua bulan tidak membayar, status peserta otomatis nonaktif.
Bagi Jardin, menjaga mereka tetap aktif adalah pekerjaan yang tak kalah sulit dibanding mendaftarkan.
“Kadang mereka bilang bulan ini sepi. Kita maklumi. Tapi kita terus ingatkan bahwa kalau tidak bayar, perlindungan berhenti,” ujarnya.
Tantangan di Wilayah Nelayan
Kelompok paling rentan adalah nelayan. Sejak 2019, asuransi Jasindo untuk nelayan tak lagi dibiayai pusat. Kini, perlindungan mereka bergantung pada pemerintah daerah serta kelengkapan izin berlayar seperti dokumen dari KPHKP atau KSOP.
“Banyak nelayan tidak tahu bahwa izin berlayar itu terkait perlindungan jiwa. Ini yang terus kita sosialisasikan,” tutur Jardin.
Perjuangan Senyap di Jalanan Kepulauan
Meski harus bekerja tanpa gaji tetap, menghadapi penolakan berkali-kali, hingga menempuh medan laut menjangkau pulau-pulau di sekitar Pulau Bintan serta perjalanan darat yang tidak mudah, Jardin tidak pernah mengeluh.
Ia percaya bahwa pekerjaannya adalah bagian dari ibadah dan pengabdian.
“Saya cuma ingin mereka sadar bahwa hidup ini penuh risiko. Kalau mereka terlindungi, keluarganya aman. Itu sudah cukup buat saya,” katanya, pelan namun mantap.
Di tengah panas, hujan, dan jalan yang licin dan genangan air hujan, Jardin terus melaju dengan motor maticnya. Sebab baginya, menjaga keselamatan para pekerja kecil adalah panggilan hidup sebuah perjuangan sunyi yang terus ia ukir di Kepulauan Riau.(*Dani)
