Natuna, Anambasnews.com – Mengelola anggaran desa bukan hanya memastikan program pembangunan berjalan lancar, melainkan juga menuntut ketelitian dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mencegah kesalahan administrasi hingga risiko persoalan hukum, Pemerintah Kabupaten Natuna mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi 140 kepala desa dan sekretaris desa, Rabu (11‑11‑2026).
Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur. Ini merupakan langkah strategis Pemkab Natuna guna meningkatkan kapasitas aparatur desa agar dapat mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Bupati Natuna Cen Sui Lan diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Natuna Suhardi dalam laporannya menyampaikan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Suhardi, pengelolaan keuangan desa memerlukan pemahaman dan keterampilan yang memadai agar setiap tahapan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala desa dan sekretaris desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta keterampilan penatausahaan administrasi keuangan desa.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Khaidir yang membuka kegiatan secara resmi mengingatkan pentingnya pemahaman peraturan dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.
Ia menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran, sehingga setiap penggunaan keuangan desa harus sesuai ketentuan dan didukung administrasi yang lengkap.
Khaidir mengingatkan agar jangan sampai ketidaktahuan terhadap aturan membuat kepala desa beserta perangkatnya berhadapan dengan persoalan hukum.
“Saya berharap seluruh aparat desa memahami materi pengelolaan keuangan desa yang disampaikan hari ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan terhadap aturan, kepala desa maupun perangkatnya justru berhadapan dengan persoalan hukum,” tegasnya.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius untuk memperdalam pengetahuan tentang ketentuan pengelolaan anggaran desa. Peningkatan kapasitas ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin baik, dengan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara hati‑hati, transparan, dan bertanggung jawab.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, pelatihan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres Natuna, serta Inspektorat Kabupaten Natuna.(*Jahari)
