Karimun, Anambasnews.com –Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, meminta agar upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Karimun dilakukan secara terarah dengan mengutamakan data akurat dan kajian akademik. Langkah ini dinilai penting agar setiap program intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Iskandarsyah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Karimun Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Selasa (3/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Iskandarsyah mendorong penguatan kebijakan penanganan stunting melalui pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pemerintah daerah juga melibatkan kalangan akademisi untuk membantu menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Tanjungpinang untuk berkolaborasi dengan TPPS Kabupaten Karimun dalam penyusunan policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan percepatan penurunan stunting.
Menurut Iskandarsyah, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan asumsi atau program yang bersifat umum. Setiap kebijakan harus memiliki dasar data dan pertimbangan ilmiah sehingga pelaksanaannya dapat diukur dan dievaluasi.
“Kebijakan penanganan stunting di Karimun harus berbasis data dan bukti akademik. Dengan begitu, langkah yang kita ambil benar-benar tepat sasaran. Selain rasional secara kajian, rekomendasi yang dihasilkan nantinya juga harus terukur dan dapat dieksekusi secara nyata dalam perencanaan anggaran daerah kita,” tegas Iskandarsyah.
Upaya tersebut mendapat dukungan dari jajaran perangkat daerah yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Karimun. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun, Yeli, yang juga menjabat Sekretaris TPPS, menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Yeli menyampaikan, penyusunan policy brief atas arahan Bupati bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan dapat menjadi acuan dalam memperkuat program penanganan stunting di daerah.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar berbagai program tidak berjalan sendiri-sendiri. Integrasi diperlukan mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, hingga unsur akademisi.
Melalui koordinasi dan penyusunan rekomendasi berbasis kajian tersebut, Pemkab Karimun berharap strategi percepatan penurunan stunting semakin terarah, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Karimun.(Adv)
