AdvetorialKarimun

Pemkab Karimun Percepat Pembangunan SPBU Satu Harga Usai Terima Legal Opinion Kejaksaan

51
×

Pemkab Karimun Percepat Pembangunan SPBU Satu Harga Usai Terima Legal Opinion Kejaksaan

Sebarkan artikel ini
Dokumen LO diserahkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, kepada Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, di Ruang Kerja Kantor Bupati Karimun, Selasa (3/11/2026).F-Diskominfo Karimun

Karimun, Anambasnews.com –Pemerintah Kabupaten Karimun terus mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Satu Harga untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) dengan harga terjangkau, khususnya bagi nelayan dan warga yang tinggal di wilayah kepulauan.

Upaya tersebut mendapat dukungan dari sisi hukum setelah Pemkab Karimun menerima Legal Opinion (LO) atau pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui Kejaksaan Negeri Karimun terkait pengecualian persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan SPBU Satu Harga.

Dokumen LO diserahkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, kepada Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, di Ruang Kerja Kantor Bupati Karimun, Selasa (3/11/2026).F-Diskominfo Karimun

Dokumen LO diserahkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, kepada Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, di Ruang Kerja Kantor Bupati Karimun, Selasa (3/11/2026).

Bupati Iskandarsyah menyambut baik keluarnya pendapat hukum tersebut. Menurutnya, permohonan kajian hukum diajukan karena proses pemenuhan persyaratan Amdal berdasarkan ketentuan yang berlaku membutuhkan waktu cukup panjang, sementara pembangunan SPBU Satu Harga tersebut hanya memanfaatkan lahan sekitar 800 meter persegi dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami meminta bantuan Kejaksaan untuk mengkaji aspek hukumnya, karena kalau kita ikuti standar yang ada, prosesnya akan memakan waktu lama. Padahal luasnya kecil dan ini untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, Kejaksaan Tinggi melalui Kejari Karimun telah meninjau dan menyetujui permohonan ini,” ujar Iskandarsyah.

Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah saat menerima Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, di Ruang Kerja Kantor Bupati Karimun, Selasa (3/11/2026).F-Diskominfo Karimun

Ia menegaskan, keberadaan aturan hukum pada prinsipnya harus memberikan kepastian sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya mencari mekanisme yang tepat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan ketentuan hukum.

Iskandarsyah menjelaskan, penerbitan LO melalui proses analisis hukum dan presentasi di hadapan pejabat tinggi kejaksaan. Tahapan tersebut dilakukan dengan prosedur yang ketat sebelum pendapat hukum diberikan.

Menurutnya, percepatan pembangunan SPBU Satu Harga penting agar manfaat program tersebut segera dirasakan masyarakat, terutama nelayan di pulau-pulau yang selama ini menghadapi kendala akses BBM dengan harga terjangkau.

“Ini adalah program Bapak Presiden. Tujuannya sederhana, agar masyarakat, terutama nelayan di pulau-pulau terpencil, tidak lagi dibebani harga BBM yang berbeda-beda dan lebih mahal dibandingkan di kota. Bayangkan, nelayan dari Pulau Buru harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan BBM dengan harga terjangkau, sementara di daerahnya harganya lebih tinggi. Itulah yang ingin kita atasi,” jelasnya.

Sejumlah lokasi, seperti Kuntur Barat dan Selat Gelam, disebut telah lebih dahulu memiliki SPBU Satu Harga. Pemkab Karimun berharap kemudahan proses yang didukung pendapat hukum tersebut dapat mendorong pembangunan fasilitas serupa di lokasi lainnya.

Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah saat menerima Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, di Ruang Kerja Kantor Bupati Karimun, Selasa (3/11/2026).F-Diskominfo Karimun

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Karimun bertugas memfasilitasi proses perizinan, sedangkan pembangunan fasilitas dan penyaluran BBM dikelola Pertamina sesuai mekanisme yang berlaku.

Iskandarsyah menegaskan, langkah pemerintah daerah tersebut bukan untuk mengabaikan aturan, melainkan memastikan ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat.

“Kami tidak melawan hukum, kami hanya memastikan aturan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kepri dan Kejari Karimun atas dukungan dan pendampingan yang diberikan,” pungkasnya.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *