Batam, Anambasnews.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berbasis kinerja dan manfaat, di mana setiap program yang dianggarkan wajib memberikan hasil serta dampak yang nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Amsakar saat menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengapresiasi berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan para fraksi. Menurutnya, saran tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2027, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah akan diarahkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. Setiap perangkat daerah diminta menetapkan target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Pembangunan dan peningkatan ruas jalan, jembatan, unit sekolah, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar diarahkan menyebar merata, termasuk kawasan hinterland.
Penentuan prioritas mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan warga, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, serta keberlanjutan pemeliharaan.
Pemko Batam menyiapkan penanganan menyeluruh, pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, hingga pemetaan kawasan rawan banjir.
Pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, penambahan arm roll truck dan bin container, serta pembangunan lanjutan tempat pemrosesan akhir sampah. Layanan diperkuat mencakup kesembilan kecamatan di Batam.
Bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan sarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Penguatan cakupan layanan kesehatan (UHC), peningkatan sarana puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga medis, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan bagi seluruh warga.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan UMKM, pemberdayaan industri, serta kemudahan perizinan usaha. Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar dan APINDO untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar menegaskan keberhasilan APBD tidak dinilai dari seberapa besar anggaran terserap, melainkan dari capaian yang dirasakan langsung masyarakat antara lain penurunan titik banjir, pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kemajuan usaha mikro, serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD berlangsung konstruktif, terbuka, dan tepat waktu, sehingga anggaran yang ditetapkan realistis, sesuai ketentuan, dan mampu mempercepat tercapainya sasaran pembangunan Kota Batam.(Adv)
