Batam, Anambasnews.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kejaksaan Negeri Batam berhasil menyelesaikan penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa pemanfaatan perairan Terminal Khusus (Tersus) periode 2021–2025 senilai Rp18.820.259.094.
Capaian strategis ini ditandai melalui acara Serah Terima dan Penghargaan Pendampingan Hukum Penyelesaian PNBP Sewa Perairan Tersus, Minggu (21/9/2026). Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Wayan Wiradarma, secara simbolis menyerahkan bukti penerimaan tersebut kepada Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Wayan Wiradarma menjelaskan, keberhasilan ini berkat sinergi Kejaksaan, BP Batam, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha. Dari 135 pemegang Tersus yang menjadi objek penanganan, hingga September 2026 sebanyak 111 perusahaan telah melunasi kewajibannya.
“Ini adalah keberhasilan bersama — mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha. Sinergi ini harus terus diperkuat demi tata kelola Tersus yang tertib dan transparan,” ujar I Wayan.
Penyelesaian ini bermula sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mengubah pengelolaan pemanfaatan perairan Tersus.
Kejaksaan Negeri Batam melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memberikan pendampingan hukum, fasilitasi, serta koordinasi agar hak negara terpenuhi dan pelaku usaha tetap terlindungi kepastiannya.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kejaksaan Negeri Batam dan seluruh pelaku usaha. PNBP menjadi tumpuan utama operasional dan pembangunan BP Batam, sehingga penerimaan yang tepat waktu dan tepat sasaran sangatlah krusial.
“Apa yang kita lakukan ini adalah pengabdian untuk negara. Kami berterima kasih kepada Kejari Batam dan rekan-rekan pengusaha yang telah memenuhi kewajibannya,” ungkap Amsakar.
Ia menekankan pentingnya membangun semangat kebersamaan atau we feeling antar pemangku kepentingan. Pertumbuhan ekonomi Batam semester I–2026 yang mencapai 7,28% harus dijaga melalui iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, dan kolaborasi yang kokoh sejalan dengan komitmen bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. **
Editor : Ind
