Anambasnews.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Aneng, secara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD di Aula Lantai 1 Kantor DPRD Anambas, Senin (14/9/2026).
Penyusunan perubahan APBD ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan penyesuaian kebijakan fiskal agar anggaran tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
APBD Tahun Anggaran 2026 mengusung tema: “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”.
Bupati Aneng menjelaskan, kondisi fiskal Anambas sangat bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang porsinya mencapai lebih dari 90% dari total pendapatan daerah. Hal ini membuat Anambas rentan terhadap perubahan kebijakan pusat, termasuk pengurangan alokasi transfer, penyesuaian Dana Desa, serta bagi hasil.
Secara keseluruhan, Rancangan Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp103,87 miliar atau 12% dibandingkan APBD Induk 2026, menjadi Rp736,37 miliar. Penurunan terjadi karena:
Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penurunan transfer dari Pemerintah Pusat, Kurang bayar bagi hasil hingga tahun 2024 dan Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Ia juga menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 19% menjadi Rp43,09 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada Pajak Daerah (–Rp20,92 miliar) dan Retribusi Daerah (–82%) karena pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan berubah menjadi pendapatan BLUD, Pendapatan Transfer turun 7% menjadi Rp688,79 miliar transfer pusat turun 8%, sedangkan transfer antar daerah naik tipis 0,1% dan Penerimaan Pembiayaan turun 91% menjadi Rp4,33 miliar, terutama karena SiLPA turun 92%.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Akselerasi Optimalisasi PAD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemkab juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis melalui APBN.
Menurutnya, Belanja Operasi turun 9% menjadi Rp641,34 miliar. Belanja pegawai tetap menjadi prioritas tidak dilakukan pembebanan penyesuaian kepada ASN.
Belanja Modal turun 35% menjadi Rp24,60 miliar. Pemangkasan dilakukan selektif agar pembangunan tetap berjalan, Belanja Hibah turun 76% dan Bantuan Sosial turun 58%, tetap dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan.
Dana Desa turun 25% menjadi Rp67,15 miliar, namun dipastikan penyalurannya tetap tepat waktu, Belanja Tak Terduga tetap dialokasikan sebesar Rp1 miliar.
Bupati Aneng menegaskan, penyelesaian tekanan fiskal tidak boleh membebani ASN, karena aparatur adalah tulang punggung pelayanan publik.
“Efisiensi bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan memastikan setiap rupiah dialokasikan untuk kebutuhan paling mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Lanjut Aneng, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas keterlibatan dan dukungan dalam proses penyusunan ini. Kedua pihak berkomitmen menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.
“Setiap rupiah APBD harus jelas kebutuhannya, manfaatnya bagi daerah, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati Aneng.
Dengan semangat kebersamaan dan sinergi, Pemkab dan DPRD bertekad mewujudkan APBD yang berpihak pada rakyat, berorientasi hasil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(*Julianto)
