Bengkalis, Anambasnews.com – Persoalan kekosongan dokter spesialis di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkalis menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Bengkalis. Kondisi ini dinilai segera dicarikan solusi karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Komisi IV saat melakukan pertemuan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kamis (27/8/2026).
Ketua Komisi IV, Irmi Syakip Arsalan, menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait kekosongan dokter spesialis, terutama di RSUD Bengkalis yang menjadi tumpuan utama pelayanan kesehatan di Pulau Bengkalis. Tiga dokter spesialis yang paling mendesak dibutuhkan yakni Spesialis Mata, Rehabilitasi Medik, dan Radiologi.
“Kami meminta dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau agar ada petunjuk bagi Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi kelangkaan dokter spesialis ini, apakah melalui kerja sama atau skema lainnya,” katanya.
Persoalan ini juga terjadi di RSUD Mandau dan RSUD Rupat. Kekosongan menyebabkan banyak pasien harus dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru, yang tentu membebani biaya serta jarak tempuh yang jauh terlebih bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera.
Khusus untuk dokter spesialis rehabilitasi medik, ketiadaannya menghambat pelayanan fisioterapi karena penanganan tersebut memerlukan penegakan diagnosis dan rekomendasi medis dari dokter spesialis.
KONDISI DI RSUSekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Akna Juwita, membenarkan kekurangan dokter spesialis masih terjadi. RSUD Rupat bahkan belum memiliki satu pun dokter spesialis dan hanya mengandalkan dokter umum.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bengkalis, dr. Ricky, menjelaskan RSUD Bengkalis saat ini memiliki 27 dokter spesialis. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk kerja sama dengan USU mendatangkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk bidang anestesi, radiologi, dan mata. Namun, dokter PPDS masih berstatus dalam pendidikan sehingga belum dapat menjadi penanggung jawab pelayanan secara penuh.
“Dokter radiologi PPDS belum dapat dijadikan penanggung jawab karena masih dalam pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, RSUD Mandau telah memiliki 41 dokter spesialis dan kebutuhan umumnya hampir terpenuhi, namun masih kekurangan dokter Spesialis Bedah Urologi dan Bedah Saraf, sehingga pasien masih harus dirujuk ke Pekanbaru.
Usulan melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) belum membuahkan hasil. Tunjangan dan fasilitas yang ditawarkan menjadi salah satu pertimbangan dokter spesialis untuk bertugas di daerah.
Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zaibah, menyampaikan terdapat beberapa jalur yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, antara lain: PPDS, Nusantara Sehat, Insentif, dan PGDS. Sebagai solusi jangka pendek, dokter spesialis dari RSUD yang kelebihan tenaga dapat diperbantukan ke RSUD yang membutuhkan, misalnya dari RSUD Mandau ke RSUD Bengkalis.
Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Asrul, serta Adminkes Ahli Muda, Debby Forninsih, juga menawarkan opsi beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi dokter umum daerah dengan rekomendasi Bupati.
Sementara itu, Anggota Komisi IV lainnya, dr. H. Samsu Dalimunthe, menyarankan solusi jangka panjang: menyekolahkan dokter umum putra daerah hingga menjadi dokter spesialis.
“Kita perlu menyiapkan dokter dari daerah sendiri untuk menjadi dokter spesialis. Tentunya harus ada kebijakan yang memberikan perlindungan dari sisi fasilitas dan tunjangan setelah mereka menyelesaikan pendidikan,” katanya.
Anggota Komisi IV, Muhammad Isa, menambahkan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis memerlukan solusi menyeluruh. Faktor geografis Pulau Bengkalis juga menjadi tantangan peluang praktik tambahan dokter spesialis relatif terbatas dibanding kota besar.
Ketua Komisi IV, Irmi Syakip, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini.
“Skema-skema lain kami harapkan dapat diinformasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Komisi IV juga akan membahas kembali persoalan ini, apakah nantinya melalui pertemuan bersama kementerian atau langkah lainnya,” tegasnya.
Komisi IV berharap Dinas Kesehatan Provinsi Riau dapat terus mendukung Kabupaten Bengkalis agar kekurangan dokter spesialis segera teratasi dan pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik.(*Suryani)
