Natuna, Anambasnews.com — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Mustamin Bakri, mengakhiri rangkaian kegiatan reses selama empat hari di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna. Dalam kunjungannya, politisi Partai Golkar tersebut tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga merasakan langsung sejumlah persoalan yang tengah dihadapi warga Serasan dan Serasan Timur.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Mustamin adalah kondisi kelistrikan. Selama berada di Serasan, ia merasakan langsung dampak pemadaman listrik yang terjadi akibat adanya kerusakan pada peralatan pembangkit.
Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemadaman secara bergilir dan dinilai mulai mengganggu aktivitas masyarakat serta pelayanan pemerintahan.
“Selama empat hari kita berada di Serasan, kita juga merasakan langsung persoalan listrik yang dialami masyarakat. Saat ini akibat adanya kerusakan alat, terjadi pemadaman bergilir. Kondisi seperti ini harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan cepat,” ujar Mustamin kepada media, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurutnya, persoalan listrik bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan berbagai pelayanan publik.
Pemadaman yang berlangsung secara bergilir dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan, aktivitas pemerintahan maupun kegiatan pendidikan. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berlarut-larut.
“Jangan sampai kondisi listrik ini mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintah. Kita berharap ada langkah cepat untuk memperbaiki kerusakan sehingga pasokan listrik dapat kembali normal,” katanya.
Selain persoalan pemadaman bergilir di Serasan dan Serasan Timur, Mustamin juga membawa aspirasi masyarakat terkait kondisi kelistrikan di Batu Berian yang hingga kini belum menikmati pasokan listrik 24 jam.
Menurutnya, keterbatasan pasokan listrik di wilayah tersebut juga berdampak terhadap pelayanan dasar, khususnya kesehatan, pemerintahan dan pendidikan.
“Untuk Batu Berian, masyarakat juga menyampaikan bahwa listrik belum menyala 24 jam. Ini menjadi perhatian kita karena pelayanan kesehatan, pemerintahan dan pendidikan membutuhkan dukungan listrik yang memadai,” jelasnya.
Di sisi lain, hasil reses juga menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan konektivitas antarpulau. Salah satu aspirasi yang mencuat adalah pembangunan pelabuhan Ro-Ro (roll-on/roll-off) di Serasan.
Mustamin menyebut keberadaan pelabuhan Ro-Ro akan sangat membantu mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan kendaraan dari dan menuju Serasan.
Kebutuhan serupa, lanjutnya, juga perlu mendapat perhatian di wilayah lain seperti Midai dan Subi. Pembangunan infrastruktur pelabuhan dinilai penting untuk memperkuat konektivitas di Kabupaten Natuna yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
“Pelabuhan Ro-Ro di Serasan menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Kita juga melihat kebutuhan yang sama untuk wilayah Midai dan Subi. Ini berkaitan dengan bagaimana konektivitas antarpulau bisa semakin baik,” ujarnya.
Selama berada di Serasan, Mustamin juga turut hadir dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak peringatan kemerdekaan di wilayah tersebut dilaksanakan di PLBN Serasan pada 17 Agustus 2026.
Setelah menyelesaikan rangkaian agenda reses di Serasan dan Serasan Timur, Mustamin kembali menuju Natuna menggunakan kapal Perintis dari Pelabuhan Serasan.
Perjalanan tersebut semakin memperkuat pandangannya bahwa transportasi laut memiliki peran vital bagi masyarakat Natuna. Sebagai daerah kepulauan, kapal menjadi salah satu sarana utama yang menghubungkan masyarakat antarpulau.
“Ketika kita menggunakan kapal untuk kembali dari Serasan, kita semakin merasakan bahwa transportasi laut ini sangat penting bagi masyarakat Natuna. Karena itu, konektivitas laut harus terus diperkuat,” katanya.
Mustamin menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Ia berharap persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar, terutama listrik dan konektivitas transportasi, dapat segera mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait.
“Harapan kita persoalan yang dirasakan masyarakat ini tidak hanya didengar, tetapi ada tindak lanjut dan penanganan. Untuk listrik, kita berharap perbaikannya bisa dilakukan secepatnya agar tidak mengganggu pelayanan dan aktivitas masyarakat. Sementara untuk konektivitas, kebutuhan infrastruktur seperti pelabuhan Ro-Ro juga akan kita dorong sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya. (*Dani)
