Anambasnews.com – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melaksanakan rapat koordinasi strategis dengan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si., di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pertemuan ini berfokus pada persiapan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih serta strategi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di wilayah Anambas.
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak membahas secara rinci kesiapan program mulai dari penentuan lokasi tepat, identifikasi potensi dan kebutuhan riil masyarakat nelayan, penyediaan sarana prasarana pendukung, hingga penguatan sinergi lintas sektor agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selain itu, dibahas pula langkah pengembangan pulau-pulau kecil terluar yang berperan strategis menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga lewat optimalisasi potensi kelautan dan ekonomi pesisir.
Bupati Aneng menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan dukungan KKP terhadap Anambas sebagai daerah kepulauan terdepan di perbatasan negara.
“Kami berharap Program Kampung Nelayan Merah Putih nantinya menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir. Pemkab Anambas siap bersinergi penuh dengan pemerintah pusat, agar program ini bermanfaat nyata bagi nelayan sekaligus mempercepat kemajuan pulau-pulau terluar kita,” tegas Aneng.
Sementara itu, Dr. Ahmad Aris menegaskan KKP terus mendorong kolaborasi erat dengan pemerintah daerah demi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
“Anambas memiliki potensi kelautan besar dan posisi strategis sebagai wilayah perbatasan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama pusat dan daerah, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup warga sekaligus memperkuat pengelolaan pulau terluar sebagai beranda negara,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan melahirkan langkah konkret mewujudkan Kampung Nelayan Merah Putih yang mandiri dan produktif, serta memajukan pulau-pulau terluar sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI.(*Julianto) sudah
