Bengkalis, Anambasnews.com – Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra, T.H., menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (20/7/2026). Kegiatan mengusung tema “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan dan Instrumen Investasi Publik”.
Turut mendampingi Wakil Ketua III DPRD H. Misno, Kepala BPKAD Aready, serta Kepala Kesbangpol Suwarto.
Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Banggar MPR Melchias Markus Mekeng menegaskan kemandirian fiskal diamanatkan UUD 1945 Pasal 18, 18A, 18B. Daerah diminta mengurangi ketergantungan transfer pusat: porsi Transfer ke Daerah di APBN 2026 turun menjadi sekitar 18% dari penerimaan negara, dari sebelumnya 26%.
Plt. Gubernur Riau S.F. Hariyanto menyoroti tekanan fiskal nyata, alokasi transfer ke Riau turun dari Rp4 triliun (2025) menjadi Rp2,8 triliun (2026), sementara tunggakan kekurangan bayar DBH sejak 2024 tembus Rp4,2 triliun—Rp713 miliar untuk provinsi dan Rp3,5 triliun untuk kabupaten/kota. Hal ini membebani kemampuan belanja pegawai.
“Obligasi daerah adalah instrumen sah, aman, dan terukur untuk infrastruktur strategis tanpa membebani rakyat. Riau punya modal kuat: 6 BUMD, 33 BLUD, PAD 2025 Rp500,52 miliar, serta aset senilai Rp50,17 triliun,” ujarnya.
Sarasehan ini dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fahroni, Bupati/Walikota se-Riau, mantan Gubernur, akademisi, dan mahasiswa.(*Suryani)
