Batam, Anambasnews.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menegaskan bahwa kondisi geografis maritim dan aspek kelembagaan tata niaga menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi di daerah. Hal ini disampaikannya dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Bank Indonesia Batam Center, Kamis (7/5/2026).
Misni menjelaskan, sebagai provinsi kepulauan dengan 98 persen wilayah laut dan terdiri dari ribuan pulau, Kepri menghadapi kendala khusus terkait efisiensi logistik, kerentanan cuaca, hingga disparitas harga antarwilayah.
“Karakteristik ini membuat rantai pasok menjadi tantangan besar. Belum lagi ditambah tingginya mobilitas masyarakat dan kebutuhan yang tinggi,” ujar Misni.
Berdasarkan data April 2026, inflasi tahunan Kepri tercatat 3,06 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 2,42 persen. Sementara inflasi bulanan mencapai 0,43 persen.
Penyumbang utama inflasi berasal dari sektor transportasi (2,44%) dan makanan/minuman (1,80%), dengan komoditas penyebab antara lain tarif angkutan, nasi, bensin, dan ikan. Namun, harga cabai dan emas mengalami deflasi yang menjadi penyeimbang.
Secara wilayah, Batam mencatat inflasi tertinggi 3,26%, diikuti Tanjungpinang 3,25%, sementara Karimun justru mengalami deflasi.
Meski menghadapi tekanan inflasi, perekonomian Kepri tercatat sangat baik. Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04 persen, menjadikannya yang tertinggi di wilayah Sumatera dan peringkat 5 nasional.
“Kunjungan wisatawan nusantara juga memecahkan rekor dengan lebih dari 1,1 juta perjalanan, serta ekspor ke Singapura tetap kuat,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Misni berharap sinergi antara TPID dan TP2DD semakin kuat. Stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi melalui GNPIP, serta percepatan digitalisasi menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(*Dani)
