Batam, Anambasnews.com – Pemerintah Kota Batam terus bergerak cepat memperkuat penataan data kependudukan. Hal ini dilakukan sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa validitas data adalah kunci untuk membaca kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Dengan data yang akurat, kita bisa melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan secara lebih presisi,” ujar Li Claudia.
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan pendataan berbasis RT dan RW di seluruh kecamatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kekurangan, seperti data penduduk yang pindah atau meninggal dunia belum terupdate, hingga mobilitas warga yang belum terekam sempurna.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025, jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa. Meski demikian, angka ini terus disempurnakan agar sesuai dengan kondisi aktual.
Salah satu fokus utama penataan data ini adalah sektor ketenagakerjaan. Li Claudia menyoroti dinamika pasar kerja yang perlu dikelola dengan cermat agar keseimbangan tetap terjaga.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, tercatat jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sementara tenaga kerja lokal ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.
“Data ini sangat penting. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja lokal sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.
Lebih jauh, Li Claudia menekankan bahwa data yang akurat juga menjadi kunci perencanaan jangka panjang, mulai dari sektor pendidikan hingga kesiapan memasuki dunia kerja.
Misalnya, perhitungan kebutuhan ruang kelas dan fasilitas sekolah harus disesuaikan dengan data kelahiran yang valid, agar selaras dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga siap kerja,” tambahnya.
Ia pun mendorong kolaborasi erat antar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penataan data yang optimal akan membuat kebijakan dan anggaran yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*Ramdan)
