Batam, Anambasnews.com – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka koordinasi pencegahan korupsi, Rabu (8/4/2026).
Tim KPK yang dipimpin Kepala Satgas Korsup Wilayah V, Dian Patria, menilai sektor Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki kerentanan yang perlu diawasi ketat, mulai dari perizinan hingga kepatuhan pelaku usaha.
“Kami ingin memastikan insentif negara benar-benar bermanfaat dan tidak ada moral hazard. Pelaku usaha harus comply membayar pajak dan mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Dian Patria.
Menanggapi hal tersebut, Amsakar Achmad menegaskan komitmen BP Batam memperkuat tata kelola kawasan yang bersih dan akuntabel. Ia juga menyoroti karakteristik khusus Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).
“Koordinasi ini penting untuk memetakan risiko dan menyelesaikan masalah. Batam memiliki karakteristik khusus sebagai FTZ, sehingga perlu kebijakan yang adaptif,” ujar Amsakar.
Sementara itu, Li Claudia Chandra menambahkan, posisi Batam sebagai FTZ selama ini telah memberikan kontribusi besar. Oleh karena itu, penguatan kebijakan sebaiknya difokuskan pada optimalisasi skema FTZ itu sendiri agar tidak terjadi benturan regulasi dengan KEK atau PSN.
Dalam pertemuan juga dibahas berbagai isu strategis seperti perizinan, kepabeanan, tenaga kerja asing, hingga pengelolaan lingkungan. BP Batam dan KPK sepakat terus memperkuat sinergi demi iklim investasi yang sehat, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.**
Editor : Ind
