Batam, Anambasnews.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik sebagai strategi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025 di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Rabu, 12/11/2025.
Dalam paparannya yang bertajuk “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri menyoroti pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis dan akses informasi yang beragam.
“Digitalisasi pelayanan publik bukan hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan percaya jika pemerintah bertindak terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujar Hendri.
Hendri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, terus berupaya memperkuat sistem pelayanan digital. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan platform SP4N-Lapor!, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memantau tindak lanjut secara transparan.
Menurutnya, di era post-truth yang didominasi oleh opini dan emosi, pemerintah harus hadir dengan data dan narasi yang kuat. “Kita tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi, tetapi dengan sistem yang transparan dan terpercaya,” tegasnya.
Hendri juga menekankan pentingnya kepemimpinan digital dalam mengelola perubahan dan menjaga kepercayaan publik. Pemimpin digital ideal harus mampu beradaptasi, berpikir berbasis data, berkolaborasi lintas sektor, serta memanusiakan proses kerja di tengah perkembangan teknologi.
“Pemimpin di era digital bukan hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi yang sering kali bias,” tambahnya.
Di akhir sesi, Hendri mengajak seluruh peserta KKP untuk melihat digitalisasi sebagai peluang dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.
Kegiatan yang bertema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk dari unsur Forkopimda, DPRD Kepri, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.**
Editor : Ind
