Bengkalis

RDP Kawasan Pulau Rupat: Sinergi Pemerintah dan DPRD Riau

426
×

RDP Kawasan Pulau Rupat: Sinergi Pemerintah dan DPRD Riau

Sebarkan artikel ini
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkalis, H Toharuddin, menghadiri RDP terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Rupat bersama DPRD Provinsi Riau, Rabu, 16/7/2025. (Foto: Diskominfo)

ANAMBASNEWS.COM, Bengkalis – Bupati Bengkalis diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkalis, H Toharuddin, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Rupat bersama DPRD Provinsi Riau pada Rabu (16/7/2025) di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. Turut mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Camat Rupat, Camat Rupat Utara, serta seluruh Lurah dan Kepala Desa di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengatakan, “RDP ini menjadi ruang penting untuk menyerap langsung aspirasi dari daerah, terutama dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis, guna memastikan arah kebijakan tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.” Pulau Rupat memiliki posisi penting sebagai kawasan penyangga dan pintu gerbang pariwisata Riau. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang yang matang, terencana, partisipatif, dan memperhatikan keberlanjutan.

Kaderismanto memastikan bahwa setiap kebijakan tata ruang untuk Pulau Rupat nantinya tidak hanya mengakomodasi rencana pembangunan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, serta hak dan peran masyarakat setempat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkalis, H Toharuddin, menyambut baik RDP sebagai ruang sinergi dan komunikasi terbuka antara pemerintah kabupaten dan provinsi. “Kami percaya, dengan pelibatan seluruh unsur utamanya dari Provinsi Riau arah pembangunan dan kebijakan tata ruang Pulau Rupat akan semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Ini sejalan dengan harapan Bupati Bengkalis agar pengembangan wilayah tetap berpijak pada keberlanjutan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

RDP berlangsung kondusif dan menghasilkan sejumlah poin penting yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan tata ruang Pulau Rupat di tingkat provinsi. Dengan demikian, diharapkan kebijakan tata ruang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Rupat.(*Suryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *