ANAMBASNEWS.COM – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa Type C terus menunjukkan perkembangan pesat. Namun, lima cafe yang beroperasi di kawasan Pasir Putih, Desa Tarempa Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, akan segera digusur karena mengganggu proses pembangunan di lahan seluas 5 hektare tersebut.
Menurut Kepala Desa Tarempa Timur, Syawal, lahan tersebut merupakan milik Pemkab Anambas dan selama ini hanya dipinjam oleh pemilik cafe. Oleh karena itu, mereka harus meninggalkan lokasi tersebut.
“Karena lahan ini milik Pemkab Anambas, mereka cuma pinjam. Mau tak mau, harus angkat kaki dari situ,” ungkap Syawal dalam rapat di Aula Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Anambas, Jumat, 20 Desember.
Syawal menjelaskan bahwa pemilik cafe sebelumnya sempat meminta kompensasi berupa kios di kawasan objek wisata Batu Lepe atau izin berjualan di area RSUD setelah selesai dibangun. Mereka khawatir kehilangan sumber penghasilan jika tidak mendapatkan solusi tersebut.
Namun, Bupati Anambas, Abdul Haris, menegaskan bahwa tidak ada kompensasi yang akan diberikan. Menurut Haris, lahan tersebut adalah aset daerah, dan memberikan kompensasi dapat menimbulkan masalah hukum.
“Tidak ada ganti rugi, itu aset daerah. Kalau kita kasih ganti rugi, kita yang kena masalah hukum,” ujar Haris.
Meski tidak ada kompensasi, Haris membuka peluang bagi pedagang untuk berjualan di kantin RSUD Tarempa setelah pembangunan selesai, dengan syarat aktivitas mereka tidak mengganggu kenyamanan pasien, seperti penggunaan musik karaoke.
“Kalau jualan ada musik karaokenya tidak bisa. Kasihan pasien nanti,” tambah Haris.
Haris juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengeluarkan sertifikat untuk lahan Pasir Putih. Sertifikat tersebut akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan untuk mendukung kelanjutan pembangunan.
“Insya Allah bulan Januari kita gas peletakan batu pertama,” tutup Haris.
Pembangunan RSUD Tarempa ini diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, meski harus melalui penyesuaian terkait penggunaan lahan dan penertiban aktivitas di sekitarnya.(Red)
