ANAMBASNEWS.COM – Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Fasri Bachmid, menyayangkan kurang optimalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas dalam mengajukan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Fasri menyebut bahwa Pemkab Anambas baru kali ini secara serius meminta bantuan BPPW Kepri untuk pengembangan infrastruktur di daerah.
“Baru sekarang Pemkab Anambas meminta bantuan kami dalam pembangunan di daerah ini,” ungkap Fasri pada Minggu, 27 Oktober 2024 di Siantano, Tarempa.
Ia menjelaskan bahwa BPPW Kepri, sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan mereka tidak bisa turun langsung ke setiap kabupaten atau kota di Kepulauan Riau tanpa adanya permintaan yang terkoordinasi dari pemerintah daerah.
“Maka perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan kami. Pemda merancang semua, baru dibawa ke kami,” terang Fasri, menekankan pentingnya koordinasi dan inisiatif dari Pemkab dalam mengusulkan pembangunan.
Selain itu, Fasri juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sejumlah fasilitas pendidikan di Anambas yang dianggap sudah tidak layak. Salah satu contohnya adalah sekolah di Desa Keramut, Kecamatan Jemaja, yang menurutnya memerlukan renovasi segera agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
“Saya sampai di Desa Keramut, sudah seharusnya sekolah di sana dibenahi. Saya tunggu Dinas Pendidikan untuk segera mengusulkan kepada kami,” tambah Fasri.
Menanggapi hal ini, Bupati Anambas, Abdul Haris, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah berupaya mengajukan sejumlah program pembangunan dan penataan permukiman ke pemerintah pusat. Namun, terdapat kendala teknis yang menghambat realisasinya.
“Misalnya, pusat sudah menyetujui, tapi terkendala lahan. Jadi, memang ada faktor-faktor di lapangan yang menghambat,” kata Haris.
Ke depan, Bupati Haris berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Anambas dapat lebih mengoptimalkan kinerja mereka untuk menarik lebih banyak anggaran dari pusat demi kemajuan pembangunan di daerah.(Yahya)
