oleh

Penyelesaian Tenaga Non ASN dan Wacana PPPK Part Time di Natuna

ANAMBASNEWS.COM, Natuna – Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna masih menunggu peraturan pemerintah tentang management Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) termasuk penyelesaian tanaga non Aperatur Sipil Negara (ASN) yang belum diangkat PPPK setelah diberlakukannya undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023.

“Syarat dan mekanismenya seperti apa kita masih menunggu peraturan pemerintah,” jelas Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Muhammad Alim Sanjaya saat dikonfirmasi di Kantor Bupati Natuna, Jumat 1 Desember 2023.

Alim menyebut, bahwa ada wacana penerapan PPPK part time, hal ini juga Pemda Natuna masih menunggu keputusan pusat mengenai PPPK part time.

“Apakah kerjanya selang-seling atau jumlah kerja setiap hari akan dikurangi masih menjadi tanda tanya. Syarat pendidikan dan jabatan yang dapat diisi oleh PPPK part time juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan,” tuturnya.

Alim menyoroti bahwa banyak hal yang harus ditunggu, terutama aturan dari pusat yang menjadi pedoman. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa peraturan pemerintah terkait PPPK harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan setelah undang-undang ASN disahkan.

“Perkiraan kejelasannya pada tahun 2024, karena ini terkait jumlah pegawai yang harus kita hitung keuangannya untuk membayayar PPPK,” ungkap Alim.

Alim mengutarakan, adanya alokasi bagi tenaga non ASN ke dalam PPPK part time adalah solusi yang diharapkan, namun perlu ditunggu peraturan pelaksanaannya.

“Bagi yang tidak terakomodir, opsi outsourcing atau alternatif lainnya juga masih menunggu kejelasan dari peraturan pemerintah,” tuturnya. (Yahya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed