oleh

Antisipasi Karhutla, Wabup Natuna Ajukan Pembentukan Posko dan Pusat Informasi Terpadu

ANAMBASNEWS.COM, Natuna – Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Rodhial Huda, mengajukan pembentukan posko dan pusat informasi terpadu sebagai langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal ini disampaikan Rhodial saat rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana Karhutla dan kekeringan di Kabupaten Natuna tahun 2024, di Lantai II Kantor Bupati Natuna, Senin, 18 Maret 2024.

Rodhial menyampaikan pentingnya posko dan pusat informasi terpadu dalam mempermudah masyarakat melapor kejadian Karhutla. Hal ini juga diharapkan dapat membantu petugas kebakaran dalam menangani kebakaran dengan lebih cepat dan efisien.

Forkopimda Natuna ikut hadir dalam rakor penanggulanan Bencana Karhutla di Kantor Bupati Kabuaten Natuna.

“Posko dan pusat informasi terpadu bermanfaat mempermudah masyarakat melapor kejadian Karhutla dan petugas kebakaran bisa lebih cepat menangani kebakaran,” ujar Rhodial.

Menurut Rodhial, posko dan pusat informasi terpadu ini juga dapat menjadi pusat informasi bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait kebakaran.

Selain itu, Rodhial juga menginginkan posko dan pusat informasi terpadu dapat dibentuk di pantai Piwang dan daerah rawan Karhutla di Natuna.

“Posko dan pusat informasi terpadu juga bisa dimanfaatkan untuk bencana nelayan hilang dan angin kencang,” ungkapnya.

Suasana rapat koordinasi Karhutla

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Natuna, Raja Darmika mengutarakan bahwa sejak berdirinya BPBD, pihaknya sudah menangani 53 kejadian Karhutla dengan luas 132 hektar pada tahun 2023.

“Di tahun 2024 ini, baru 3 bulan bencana Karhutla sudah mencapai 19 kejadian dengan luas 151 hektar,” ujarnya.

Raja juga menekankan pentingnya upaya menyadarkan masyarakat karena kebanyakan kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat.

Sebagai contoh, di Kalimantan telah dibuat Pergub dan Perda yang memperbolehkan membakar lahan dengan luas tertentu namun harus melapor ke desa agar kebakaran bisa lebih terkendali.

“Bagi warga yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum dan pidana bagi pelaku,” terangnya.

Sementara,Kadis Damkar Natuna, Syawal, menambahkan bahwa kejadian kebakaran dan lahan memiliki tren tinggi volume dan kualitasnya terjadi pada bulan Maret dan Juni.

“Yang kami tangani pada bulan Juni dan Juli biasanya berkembang, semoga bisa ditangani,” ujarnya.

Untuk mendukung penanggulangan Karhutla, Damkar memiliki 2 armada Satuan Prasarana (Satpras), namun hanya 1 armada yang dapat dioperasionalkan.

Satu armada lagi disiapkan untuk stand by menghadapi kebakaran pemukiman yang lebih rentan terhadap korban. Armada dekat Ranai tetap siap untuk meluncur dalam situasi darurat.

Selain itu, pos terpadu dan sistem informasi terpadu telah dikomunikasikan dan sebelumnya sudah dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DisKominfo) dengan Kementerian Kominfo dengan adanya call center 112 untuk memudahkan akses informasi dan koordinasi dalam penanganan bencana.(Adv)

(Sarwanto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed